• Sejarah Terbentuknya LPDP

    “Kenapa LPDP, secara administrasi dibawah Menteri Keuangan?”

    Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) latar belakangnya berdasarkan surat Menteri Keuangan (saat itu Ibu Sri Mulyani) kepada Wakil Presiden RI nomor S-152/MK.02/2010 tgl 5 April 2010 tentang Laporan Hasil Rapat Penggunaan Tambahan Anggaran Pendidikan pada RAPBN-P Tahun 2010 yang antara lain menyebutkan ” Pembiayaan dalam bentuk dana cadangan (endowment funds) pendidikan yg pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) dibidang pendidikan.

    Dalam UU APBN-P nomor 2 tahun 2010 dialokasikan DPPN sebesar Rp 1 triliun. DPPN dalam UU tersebut adalah anggaran pendidikan yg dialokasikan untuk endowment funds yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar generasi yg pengelolaannya dilakukan oleh BLU dibidang pendidikan, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam “. Kemudian setiap tahun ( UU APBN/APBN-P tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013) terdapat alokasi DPPN yg total keseluruhan berjumlah Rp 15,6 triliun.

    Pada APBN/APBN-P tahun 2014 dan 2015 tidak ada alokasi anggaran DPPN, tapi penjelasan DPPN tetap ada. Tahun 2016 diusulkan anggaran DPPN dalam APBN (menunggu Perpres). Oleh karena didalam APBN/APBN-P dari tahun 2010-2015 menyebutkan bahwa DPPN pengelolaannya dilakukan oleh BLU di bidang pendidikan maka terbit :

    1. PMK Nomor 238/PMK.05/2010 tgl 21 Des 2010 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan pertanggungjawaban Endowment Fund dan dana cadangan pendidikan. PMK tsb antara lain berisi tentang penempatan alokasi anggaran DPPN sebelum satker BLU pendidikan terbentuk.
    2. Surat Menkeu nomor SR-213/MK.01/2011 tanggal 24 Nopember 2011 ke Menteri PAN-RB tentang usulan pembentukan Satuan Kerja Pengelola Dana Pendidikan
    3. Surat Bersama Mendikbud dan Menkeu ke Menteri PAN-RB tanggal 20 Desember 2011 tentang persiapan pembentukan BLU Pengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang berisi antara lain kedudukan BLU Pengelola DPPN berada dibawah Kementerian Keuangan.
    4. Atas kesepakatan dan usulan bersama Mendikbud dan Menkeu tsb, Menteri PAN-RB dengan surat nomor B/3101/M.PAN-RB/12/2011 tgl 28 Desember 2011 menyetujui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai unit organisasi non eselon yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan tersebut berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Dengan pertimbangan tugas yg dilaksanakan bersifat lintas sektoral, maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya, LPDP tsb berada dibawah supervisi Dewan Penyantun (Menkeu, Mendikbud, Menag).
    5. Atas dasar persetujuan Menteri PAN-RB tsb terbit PMK Nomor 252/PMK.01/2011 tgl 28 des 2011 ttg Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yg antara lain mengatur tentang Dirut, Direktur (dalam nota bersama Kemendikbud dan Menkeu tgl 19 Des 2011 antara lain disebutkan bahwa Direksi yg membidangi pengelolaan keuangan dijabat oleh wakil dari Kemenkeu dan Direksi yg membidangi penyaluran dana untuk keberlangsungan pendidikan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan dijabat wakil dari Kemendikbud), dll.
    6. Setelah LPDP disetujui menjadi satker dan telah terbentuk organisasinya, maka dengan surat no. S-808/MK.1/2011 Menteri Keuangan (selaku pengguna anggaran) mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan selaku BUN kpd Ditjen Perbendaharaan agar LPDP ditetapkan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan PK- BLU sesuai dengan UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP nomor 23 tahun 2005 yg telah diubah dengan PP nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan, PMK Nomor 119 tahun 2007 tentang persyaratan administrasi utk menerapkan PK-BLU.
    7. Atas usulan tersebut terbit PMK Nomor 18/PMK.05/2012 tgl 30 Januari 2012 tentang penetapan LPDP pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
    8. Berdasarkan hal tersebut diatas sdh disepakati dalam Nota Dinas bersama, surat bersama Kemendikbud dan Kemenkeu, persetujuan Menteri PAN-RB, PMK 252 tentang organisasi dan tata kerja LPDP, penetapan LPDP sebagai instansi Pemerintah yg menerapkan PK BLU (PMK Nomor 18 tahun 2012) dan terakhir Perpres nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan yg antara lain dalam pasal 82 dinyatakan bahwa pada Kementerian Keuangan dibentuk unit khusus yang bertanggungjawab pada Menteri antara lain Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang bertugas melakukan pengelolaan DPPN.

    Kesimpulannya LPDP dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan karena dasar hukumnya spt tsb diatas dan LPDP tugasnya melakukan pengelolaan dana, Pengelolaan dana (alinvestasi) merupakan tugas dan fungsinya Kemenkeu (UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

    Loh! Layanannya kan ada beasiswa dan riset, makanya karena lintas sektoral ada Dewan Penyantun (Mendikbud, Menkeu, Menag) dan untuk pelaksanaan tugas beasiswa dan pendanaan riset ditetapkan ahlinya untuk menjabat Direktur Dana kegiatan Pendidikan dan Direktur DRFP dari Kemendikbud. Mohon maaf tulisan ini hanya untuk menambah wawasan insan LPDP.

     

    Penulis : Bpk. Kartono (Tenaga Ahli LPDP)

    Sumber : Hendra (PIC PK)

    Comments

    comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: